ANGGARAN RUMAH TANGGA AREBI

BAB I
KODE ETIK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI

Pasal 1
Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi AREBI

  1. Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan dalam RAKERNAS dan disahkan oleh MUNAS, serta wajib ditaati oleh anggota AREBI.
  2. Penilaian terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Majelis AREBI.
  3. Ketentuan bentuk dan jenis sanksi maupun rehabilitas terhadap pelanggaran Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis AREBI.
  4. Pelaksanaan sanksi maupun rehabilitas anggota dilakukan oleh pengurus pusat.
  5. Pelaksanaan sosialisasi Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi Broker Real Estate dilaksanakan oleh Pengurus.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Dasar Keanggotaan

  1. Persyaratan untuk menjadi Anggota AREBI adalah :
    a. Perorangan dan atau perusahaan, baik swasta, koperasi,maupun yang didirikan Pemerintah, yang akan dan atau sedang bergerak dibidang usaha jasa broker real estat, dan atau jasa real estat lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat, serta yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.
    b. Mengajukan permohonan tertulis kepada DPD yang mewilayahi domisili pemohon, dan dalam hal DPD belum terbentuk, mengajukan permohonan tertulis kepada DPD.
    c. Didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya seorang Anggota Dewan Pengurus AREBI dan seorang Anggota Biasa.
    d. Menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga, Keputusan MUNAS, Kode Etik Anggaran AREBI dan peraturan organisasi lainnya.
    e. Melunasi kewajiban membayar uang panggal dan uang iuran, sekurang-kurangnya untuk satu tahun pertama.
  2. Perusahaan yang menjadi Anggota AREBI diwakili oleh salah seorang unsure pimpinan di Perusahaan tersebut, dengan mencatumkan namanya pada permohonan keanggotaan atau pemberitahuan tertulis lainnya.
  3. Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1), persyaratan menjadi Anggota AREBI bagi perseorangan adalah :
    a. Melampirakansurat keterangan atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa yang bersangkutan berprofesi di bidang usaha jasa broker real estat dan atau usaha jasa real estat lainnya yang erat kaitannya dengan broker real estat.
    b. Tidak terdaftar sebagai Anggota AREBI mewakili Perusahaan.

Pasal 3
Persyaratan Menjadi Keanggotaan Luar Biasa

Persyaratan untuk menjadi Anggota Luar Biasa AREBI adalah :
a. Pengusaha atau perorangan lainnya yang telah berjasa terhadap pembinaan dan pengembangan usaha broker real estat, atau yang secara sukarela dan teratur memberikan bantuan kepada AREBI, atau yang dinilai Dewan Pengurus Pusat AREBI mempunyai kepedulian, dan karena itu bermanfaat terhadap pengembangan usaha jasa broker real estat maupun pengembangan AREBI.
b. Mendapat surat pengangkatan keanggotaan dari DPP.

Pasal 4
Tata Cara Penerimaan Anggota

Tata cara penerimaan Anggota adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan menjadi anggota AREBI diajukan secara tertulis menurut model surat permohonan yang ditetapkan oleh DPP, seraya melampirkan :
    a. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan fotocopy Akte tentang susunan Komisaris dan Direksi yang sekaligus berlaku sebagai bukti domisili dan bergerak di bidang usaha jasa broker real estat, atau surat keterangan berprofesi selaku broker real estat bagi perorangan.
    b. Data kegiatan usaha jasa broker real estat yang sudah dikerjakan (jika ada).
    c. Data kegiatan usaha jasa broker real estat yang akan dikerjakan.
    d. Dukungan tertulis dari salah seorang Dewan Pengurus AREBI dan dari salah seorang Anggota AREBI.
    e. Pernyataan tertulis menyetujui dan bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Ketentuan-ketentuan Perilaku Keprofesian Anggaran AREBI, serta ketentuan organisasi lainnya di AREBI.
  2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan setelah permohonan keanggotaan diterima, Dewan Pengurus mengambil keputusan menerima dan menolak permohonan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus.
  3. Dalam hal permohonan dikabulkan, Dewan Pengurus memberitahukan hal itu kepada pemohon, seraya mempersilahkan untuk membayar lunas uang pangkal, uang iuran atau sumbangan yang diwajibkan organisasinya.
  4. Berdasarkan keputusan menerima permohonan tersebut, dan setelah ternyata yang bersangkutan telah membayar lunas uang pangkal, uang iuran dan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DPP menerbitkan surat pengesahan keanggotaan menurut model/contoh yang ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan surat pengesahan keanggotaan tersebut hanya berlaku untuk satu tahun takwim penerbitnya, dan dapat diperbaharui kembali untuk satu tahun takwim berikutnya setelah yang bersangkutan membayar lunas uang iuran dan sumbangan.
  5. Dalam hal permohonan keanggotaan ditolak, Dewan Pengurus memberitahukan hal tersebut kepada pemohon, disertai alasan penolakan, baik dari segi teknis administratif, manajemen maupun profesionalisme.

Pasal 5
Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Anggota

  1. Setiap Anggota Biasa berhak :
    a. Menghadiri musyawarah, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan organisasi tingkat daerah, nasional, regional maupun international, menurut tata cara yang ditentukan organisasi.
    b. Berbicara dan memberikan suara dalam musyawarah dan rapat-rapat organisasi.
    c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi.
    d. Mengajukan usul dan atau saran dalam forum musyawarah, rapat atau pertemuan, maupun kepada pengurus organisasi.
    e. Mendapat perlindungan dan bantuan dari organisasi didalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang usaha jasa broker real estat.
    f. Mendapat bantuan dari organisasi dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi di bidang usaha jasa broker real estat.
  2. Setiap Anggota luar Biasa berhak berbicara dan mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, rapat dan pertemuan organisasi, serta mengajukan saran atau nasehat kepada pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, secara tertulis maupun lisan.
  3. Setiap Anggota berkewajiban :
    b. Mematuhi, mentaati dan melaksanakan ketentuan organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan MUNAS dan MUSDA, Kode Etik Anggota dan peraturan organisasi lainnya.
    c. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan oraganisasi.
    d. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, baik musyawarah dan rapat-rapat organisasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat membina dan mengembangkan komunikasi timbal balik dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat dan kerjasama dengan sesama anggota, atau yang bersifat.
  4. Membayar uang pangkal, uang iuran bulanan dan sumbangan-sumabangan lain yang diwajibkan menurut ketentuan organisasi. Setiap anggota bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan :
    a. Mengabdikan keahliannya demi membela kepentingan masyarakat serta menciptakan lingkungan binaan yang berkelanjutan.
    b. Melayani masyarakat pengguna Jasa Broker Real Estate/Pemberi Tugas dengan sikap dan perilaku professional, untuk dapat membangkitkan dan menumbuh kembangkan kepercayaan serta penghargaan terhadap bidang usaha jasa broker real estat.

Pasal 6
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan organisasi berhenti karena :

  1. Mengundurkan diri dari keanggotaan, yang diajukan secara tertulis, dan berlaku setelah mendapat persetujuan terulis dari DPP.
  2. Tidak dapat lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik karena Perusahaan atau badan Usahanya bubar, maupun karena menghentikan usaha dibidang real estat.
  3. Diberhentikan dari keanggotaan organisasi, baik karena tidak dapat lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Anggota, maupun karena dikenakan tindakan disiplin organisasi.
  4. Kelalaian membayar Uang Iuran dan Sumbangan dapat dianggap dan digolongkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota.
  5. Pemberhentian keanggotaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan DPP.
  6. Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat karena dikenakan tindakan disiplin organisasi, mempunyai hak membela diri dalam MUNAS, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak digunakan pada MUNAS berikut sesudah pemberhentiannya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
Pembentukan Organisasi Tingkat Nasional, Daerah dan Cabang

  1. Organisasi Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang sudah maupun belum tercakup dalam wilayah Organisasi Tingkat Daerah.
  2. Organisasi Tingkat Daerah meliputi wilayah pemerintahan Propinsi, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurannya 5 (lima) Anggota yang aktif melaksanakan kewajibannya.
  3. Organisasi Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten, yang pembentukannya ditetapkan oleh DPP, dengan ketentuan harus mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota yang aktif melaksanakan kewajiban.

Pasal 8
Kepengurusan

  1. Susunan DPP terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal bila dianggap perlu, seorang Bendahara Umum, seorang atau lebih Wakil Bendahara Umum bila dianggap perlu, beberapa orang Ketua Bidang dan beberapa Ketua komparteman bila dianggap perlu untuk mengkoordinir bidang terkait.
  2. Susunan DPP terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang wakil Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang Wakil Bendahara, beberapa Bidang.
  3. Ketua Umum, para Wakil Ketua Umum, para Ketua Kompartemen, Sekretaris Jenderal, para Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan para Wakil Bendahara Umum di DPP merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat.
  4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Para Wakil Sekretaris, Bendahara dan para Wakil Bendahara di DPD merupakan Dewan Pengurus Harian Daerah.
  5. Kepengurusan DPP, DPD maupun DPC bersifat kolektif.

Pasal 9
Pemegang dan Penyelenggara Kepengurusan

Pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat nasional adalah DPP, sedangkan kepengurusan organisasi tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD dan kepengurusan organisasi tingkat cabang diselenggarakan oleh DPC.

Pasal 10
Kewajiban dan wewenang

  1. DPP selaku pemegang dan penyelenggara Kepengurusan tertinggi oraganisasi berkewajiban :
  • a. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
  • b. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan organisasi tingkat daerah.
  • c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional.
  1. DPD selaku pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tingkat daerah, berkewajiban :

a. Menyelenggarakan kepengurusan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan dan pengarahan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah serta peraturan organisasi lainnya.
b. Menyampaikan laporan keadaan dan pekembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Daerah.
c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah.

  1. DPP berwenang :

a. Menentukan kebijaksanaan organisasi sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional serta Peraturan Organisasi lainnya.
b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum organisasi dan menetapkan Program Kerja Tahunan.
c. Membentuk atau mengesahkan susunan dan personalia DPD.
d. Membentuk badan, lembaga, Panitia Kerja dan atau alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu.
e. Membekukan organisasi tingkat daerah jika banyaknya anggota kurang dari jumlah yang ditentukan organisasi.
f. Membekukan DPD yang melanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seraya mengangkat Pelaksanaan DPD.
g. Mengadakan kesepakatan kemitraan dengan asosiasi/organisasi kemasyarakatan lainnya, lembaga atau badan, baik nasional maupun internasional.
h. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan Peraturan Organisasi lainnya.

  1. DPD berwenang :
    a. Menentukan kebijaksanaan organisasi di daerahnya sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional, Keputusan DPP, Keputusan Musyawarah Daerah dan atau Rapat Kerja daerah serta Peraturan Organisasi lainnya.
    b. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Program Umum Organisasi, Rencana Kerja Daerah Tiga Tahunan dan menetapkan Program Kerja Tahunan.
    c. Membentuk Badang, Lembaga, Panitia Kerja dan aatu alat kelengkapan organisasi lainnya yang dianggap perlu di daerah.
    d. Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Daerah, Keputusan DPP dan Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 11
Persyaratan Menjadi Dewan Pengurus

  1. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengurus adalah orang yang berdasarkan kapasitas pribadinya :
    a. Perorangan Anggota AREBI atau yang mewakili Perusahaan Anggota AREBI yang telah melaksanakan kewajibannya selaku Anggota.
    b. Mampu bekerja sama secara kolektif dan mampu mengembangkan AREBI sebagai organisasi profesi di bidang usaha jasa broker real estat.
    c. Mampu meluangkan waktu dan bersedia aktif dalam tugas organisasi.
  2. Persyaratan khusus untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum adalah Anggota AREBI yang pernah fungsionaris Dewan Pengurus sekurang-kurangnya satu masa bakti.

Pasal 12
Masa Bakti Kepengurusan

  1. DPP dipilih dan ditetapkan oleh MUNAS untuk masa bakgti 3 (tiga) tahun.
  2. DPD dipilih dan ditetpkan oleh MUSDA serta disahkan oleh DPP untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
  3. DPC dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAB serta disyahkan oleh DPD untuk masa bakti 3 (tiga) tahun.
  4. Fungsionaris DPP, DPD dan DPC yang telah berakhir masa baktinya dapat dipilih kembali.

Pasal 13
Tugas dan Tanggungjawab

  1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPP bertanggung jawab kepada MUNAS dan DPD bertanggung jawab kepada MUSDA masing-masing dan kepada DPP.
  2. DPP, DPD dan DPC ditingkatannya masing-masing, menetapkan Tata Kerja Dewan Pengurus yang mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab di kalangan Dewan Pengurus.

Pasal 14
Sekretariat

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengurus di masing-masing tingkat organisasi, dibantu oleh Sekretariat.
  2. Selaku alat kelengkapan organisasi, Sekretariat yang dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif, yang diangkat dan diberhentikan oleh, serta bertanggung jawab kepada DPP/DPD, melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris.

Pasal 15
Berakhirnya Masa Bakti Kepengurusan

  1. Sebelum masa bakti kepengurusan berakhir, jabatan kepengurusan seseorang di DPP dan DPD berakhir karena :
    a. Meninggal Dunia.
    b. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP, baik atas permohonan sendiri maupun karena tidak lagi mewakili salah satu Perusahaan Anggota AREBI atau karena Perusahaan yang diwakilinya sudah tidak memenuhi syarat sebagai Anggota AREBI.
    c. Diberhentikan dengan hormat oleh DPP karena yang bersangkutan berhalangan tetap, yakni diperkirakan tidak dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang jabatan kepengurusannya selama 6 (enam) berturut-turut.
    d. Diberhentikan oleh DPP dalam rangka menegakkan disiplin organisasi.
  2. Pengurus yang diberhentikan dengan tidak hormat dalam rangka menegakkan disiplin organisasi, berhak membela diri dalam MUNAS, dengan ketentuan hak membela diri tersebut dengan sendirinya gugur jika tidak mengajukan permintaan membela diri kepada DPP atau DPD.

Pasal 16
Kekosongan/Kelowongan dalam Kepengurusan

  1. Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan akibat berakhirnya jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), pengisian lowongan antar waktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Pengisian lowongan antar waktu jabatan Ketua Umum dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan, melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dipenuhi persyaratan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dengan ketentuan sebelum pengisian antar waktu dilaksanakan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat.
    b. Pengisian lowongan antar waktu jabatan lainnya di DPP dilakukan oleh Rapat Lengkap DPP.
    c. Pengisian lowongan antar waktu jabatan di DPD dilakukan oleh DPP setelah terlebih dahulu memperhatikan dengan sungguh-sungguh usul DPD.
  2. Pengisian lowongan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meneruskan sisa masa bakti kepengurusan yang digantikannya.

BAB III
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 17
Musyawarah, Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa

Penyelenggaraan MUNAS dan MUSDA/MUSCAB yang dimaksud dalam Anggaran Dasar dilaksanakan oleh Pengurus Pusat/Daerah/Cabang mengikuti tata tertib yang berlaku dan sesuai ketentuan organisasi.

  1. Ditingkat Nasional, MUNAS diselenggarakan oleh panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Pusat, dengan menyertakan unsure Pengurus Daerah atau cabang tempat dimana MUNAS diselenggarakan.
  2. Ditingkat Daerah, MUSDA diselenggarakan oleh Panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Daerah.
  3. Ditingkat Cabang, MUSCAB diselenggarakan oleh Panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Pengurus Cabang.
  4. Musyawarah Khusu dapat diselenggarakan oleh Panitia penyelenggara yang di tingkat Nasional/Daerah/Cabang, mengikuti tata tertib dan ketentuan organisasi.
    a. Musyawarah Nasional Khusus/MUNASSUS diselenggarakan atas ketetapan MUNAS.
    b. Musyawarah Daerah Khusus/MUSDASUS diselenggarakan atas ketetapan MUSDA.
    c. Musyawarah Cabang Khusus/MUNASCABSUS diselenggarakan atas ketetapan MUSCAB.
  5. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan di tingkat Nasional/Daerah/Cabang, mengikuti tata tertib dan atau ketentuan organisasi.
    a. Musyawarah Nasional Luar Biasa / MUNASLUB dapat diselenggarakan atas prakasa / permintaan dan anggota majelis, pengurus pusat dan lebih dari 1/3 jumlah pengurus Daerah/Cabang.
    b. Musyawarah Daerah Luar Biasa / MUSDALUB dapat diselenggarakan atas prakasa / permintaan dan Pengurus Daerah dan atau lebih dari 1/3 jumlah pengurus Daerah yang bersangkutan.
    c. Musyawarah Cabang Luar Biasa / MUSCABLUB dapat diselenggarakan atas prakasa / permintaan Pengurus cabang dan atau 1/3 jumlahl anggota di Cabang yang bersangkutan.

Pasal 18
Pimpinan Sidang

  1. Pimpinan Sidang pada Musyawarah, Musyawarah Khusus maupun Musyawarah Luar Biasa tingkat Nasional/Daerah/Cabang, dipilih dari Anggota Profesional yang hadir oleh sidang dan dipimpin Panitia Penyelenggara.
  2. Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang ditunjuk Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum atau salah seorang Ketua Kompartemen yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Umum.
  3. Rapat dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
  4. Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atauWakil Ketua masing-masing.

Pasal 19
Tata Tertib dan Acara

  1. Undang Musyawarah, Musyawarah Khusus dan atau Musyawarah Luar Biasa tingkat Nasional / Daerah / Cabang harus dikirmkan kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan.
  2. Konsep Tata Tertib dan acara sidang disiapkan oleh Panitia Penyelenggara dan harus dikirim kepada anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyelenggaraan.
  3. Tertib Acara Musyawarah atau rapat harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari Musyawarah atau Rapat bersangkutan kecuali jika Musyawarah atau Rapat tersebut bersifat melanjutkan musyawarah atau Rapat sebelumnya.
  4. Setiap diselenggarakan MUNAS/MUSDA/MUSCAB, Tata Tertib MUNAS/MUSDA/MUSCAB harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari MUNAS/MUSDA/MUSCAB bersangkutan, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  5. Dewan Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan menetapkan Tata Tertib Rapat masing-masing pada setiap awal masa bakti kepengurusannya, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20
Quorum

  1. Musyawarah atau rapat hanya sah jika quorum telah tercapai.
  2. Quorum untuk MUNAS adalah jika dihadiri lebih duapertiga dari jumlah DPD atau dihadiri oleh lebih setengah dari jumlah dari jumlah peserta unsure anggota.
  3. Quorum untuk MUSDA adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah peserta unsure anggota.
  4. Quorum untuk Musyawarah atau rapat lainnya adalah jika dihadiri lebih setengah dari jumlah Peserta / Anggota yang berhak hadir dalam musyawarah atau Rapat bersangkutan.

Pasal 21
Pemilihan Pengurus

  1. Ketua Pengurus Pusat/Daerah/Cabang dipilih formatur dalam MUNAS/MUSDA/MUSCAB yang sekaligus akan menjabat sebagai ketua pengurus Pusat/Daerah/Cabang.
  2. Pemilihan dewan pengurus oleh MUNAS, MUSDA dan MUSCAB dilakukan dengan cara menunjuk Formatur, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan diberi mandat penuh untuk menentukan susunan dan personalia Dewan Pengurus.
  3. Pengambilan keputusan tentang penunjukan Formatur yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan pertimbangan unsure-unsur Peserta MUNAAS, MUSDA dan MUSCAB.
  4. Dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak dapat tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, pengambilan tentang penunjukan Formatur dilakukan melalui pemilihan langsung, bebas dan rahasia untuk menetapkan seorang Formatur, dengan ketentuan :
    a. Formatur dimaksud dinyatakan terpilih jika memperoleh lebih setengah dari jumlah suara, pemilihan yang dilakukan terhadap mereka yang memperoleh suara ulang dilakukan terhadap mereka yang memperoleh suara ulang mencapai bilangan pembagi jumlah seluruh suara dengan jumlah calon yang mendapat suara;
    b. Formatur terpilih diberi mandat penuh untuk menetapkan anggota formatur lainnya.
  5. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi formatur adalah sama dengan persyaratan untuk dapat dipilih sebagai dewan Pengurus.
  6. Formatur dengan sendirinya bubar atau dinyatakan segera setelah terbentuk DPP atau DPD.

Pasal 22
Rapat Kerja

  1. RAKERNAS / RAKERDA diselenggarakan oleh Dewan Pengurus di tingkat masing-masing dan untuk itu dapat membentuk Panitia Penyelenggara RAKERNAS / RAKERDA.
  2. RAKERNAS / RAKERDA diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum / rencana Kerja Daerah serta menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan selanjutnya.
  3. Pesert RAKERNAS / RAKERDA terdiri dari :
    a. Unsur Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Anggota, dapat diundang menghadiri RAKERNAS/RAKERDA selaku Peninjau.
    b. Persidangan RAKERNAS / RAKERDA dipimpin oleh Dewan Pengurus Harian masing-masing tingkatan.

Pasal 23
Rapat-Rapat Dewan

  1. Rapat Lengkap Dewan Pengurus di tingkatan masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 6 (enam) bulan.
  2. Rapat Dewan Pengurus Harian di tingkat masing-masing diadakan sekurang-kurangnya sekali 3 (tiga) bulan.
  3. Rapat Dewan Pembina dan dwan Kehormatan diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
  4. Rapat dinyatakan sah jika dihadiri lebih setengah jumlah yang berhak hadir.

Pasal 24
Rapat Pengurus

  1. Rapat Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum atau oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang ditunjuk Ketua Umum. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Umum atau salah seorang Ketua Komparteman yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Umum.
  2. Rapat Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua atau oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk Ketua .Dalam hal Ketua berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
  3. Rapat Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua masing-masing.

Pasal 25
Notulen Rapat

  1. Pada setiap Rapat harus dibuat Notulen atau risalah Rapat oleh sekretaris jenderal / sekretaris atau oleh Pembuat Notulen / Risalah yang ditunjuk atas persetujuan rapat, ditandatangani oleh Pembuat Notulen tersebut dan oleh Pimpinan Rapat.
  2. Notulen dan atau Risalah Rapat dimaksud dalam ayat (1) dianggap sah apabila tidak ada peserta rapat yang mengajukan keberatannya selambat-lambatnya sebulan setelah tanggal penyampaian Notulen dan atau Risalah Rapat kepada Peserta Rapat.
  3. Keberatan yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Dewan yang mengadakan rapat tersebut, dan harus dibahas dan diambil keputusan pada kesepakatan pertama diadakan rapat Dewan.

Pasal 26
Pengambilan Keputusan

  1. Dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), baik atas kehendak DPP, maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan atau DPC atau 2/3 jumlah anggota.
  2. Keputusan Musyawarah atau Rapat diambil atas Dasar musyawarah untuk mufakat.
  3. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang hendak diambil sangat mendesak, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara.
  4. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh sekurang-kurangya setengah dari jumlah peserta yang berhak menggunakan suaranya dan keputusan tersebut disetujui oleh lebih setengah jumlah suara.
  5. Khusus untuk MUNAS, MUSDA dan MUSCAB, hanya Peserta unsure Anggota, termasuk yang mewakili (proxy), yang mempunyai hak suara, masing-masing satu suara.

BAB IV
DEWAN PEMBINA, DEWAN KEHORMATAN DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 27
Tugas dan Wewenang Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

  1. Dewan Pembina mempunyai tugas dan wewenang memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, diminta maupun tidak diminta.
  2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan Musyawarah organisasi.
  3. Dewan Penasehat mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Dewan Pengurus di tingkat masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta, serta melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan Musyawarah Organisasi.

Pasal 28
Jabatan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

  1. Ketua Dewan Pembina pada Organisasi tingkat Nasional, karena jabatannya ialah Menteri yang membidangi usaha real estat.
  2. Kecuali jabatan ketua yang di maksud dalam ayat (1) ; susunan dan personalia dewan pembina ditetapkan oleh DPP setelah mengadakan konsultasi dengan dewan Ketua Dewan Pembina.
  3. Ketua Dewan Pembina pada Organisasi tingkat daerah, karena jabatannya ialah Gubernur Kepala Daerah setempat.
  4. Kecuali jabatan ketua yang dimaksud dalam ayat (2), susunan dan personalia dewan pembina dimaksud ditetapkan oleh DPP atas usul DPD setelah mengadakan konsultasi dengan ketua dewan Pembina.
  5. Dewan Kehormatan di tingkat nasional terdiri dari mantan Ketua Umum, sedang di tingkat daerah terdiri mantan Ketua.
  6. Dewan Penasehat di masing-masing tingkatan ditetapkan oleh DPP / DPD, terdiri para mantan fungsionaris DPP / DPD dan atau Anggota yang mempunyai kepedulian terhadap AREBI serta dapat menyediakan waktunya untuk melaksanakan tugas selaku Dewan Penasehat.

Pasal 29
Rapat Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat

  1. Rapat-rapat Dewan Pembina diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua dewan Pembina, dan dihadiri oleh ketua dan Sekretaris DPP selaku nara sumber dan unsure pelayanan.
  2. Rapat-rapat Dewan Pembina diselenggarakan oleh DPD sesuai dengan petunjuk dan arahan Ketua Dewan Pembina, dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD selaku nara sumber dan unsure pelayanan.
  3. Rapat-rapat Dewan Kehormatan ditingkat nasional diselenggarakan oleh DPP sesuai dengan permintaan Dewan Kehormatan, dan dihadiri oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku nara sumber dan unsure pelayanann, sedang di tingkat daerah diselenggarakan oleh DPD sesuai dengan permintaan Dewan Kehormatan dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris selaku nara sumber dan unsure pelayanan.
  4. Rapat-rapat Dewan Kehormatan diselenggarakan oleh DPP / DPD sesuai dengan permintaan dewan Penasehat, dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris selaku nara sumber dan unsure pelayanan.

BAB V
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 30
Uang Pangkal dan Iuran

  1. Pembayaran Uang iuran Anggota wajib dibyar dimuka, sekurang-kurangnya setiap satu tahun sekali.
  2. Selain kewajiban membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Tahunan, dengan Keputusan DPP, Anggota dapat diwajibkan membayar sumbangan tertentu kepada organisasi.
  3. Besarnya Uang Pangkal, Uang Iuran dan atau Sumbangan, ditetapkan oleh DPP

Pasal 31
Pembukuan

  1. Tahun buku organisasi adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  2. Semua lalu-lintas / mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti yang sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku.
  3. Tata cara penggunaan keuangan, termasuk pembagian peruntukannya diatur dan ditetpkan oleh DPP.

Pasal 32
Pengurus Kekayaan

  1. DPP dan atau DPD, bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi di tingkatannya masing-masing, baik penggunaannya, pemeliharaannya maupun pengelolaannya.
  2. Dalam hal organisasi bubar atau dibubarkan, tata cara liquaidasi atas kekayaan organisasi ditetpkan oleh MUNAS.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 33
Penutup

  1. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh DPP

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2003
Berdasarkan Hasil Munaslub I AREBI
Di Hotel Peninsula Jakarta

foot19021227151566997931.jpg